Komisi I DPRD MUBA bersama DPMPTSP MUBA bahas Evaluasi Perizinan dan Penanaman Modal Usaha

SHARE

Sekayu – Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengadapat Rapat Denger Pendapat bersama DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin tentang evaluasi perizinan dan penanaman modal perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (13/01/20) sekitar pukul 08.30 WIB. 

Rapat Denger Pendapat ini dipimpin langsung oleh bapak Edy Haryanto selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, bapak Iwan Aldes Aldes, S.Sos., M. Si Selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kemudian bapak Endi Susanto, bapak A. Rahman Senen, SE, bapak Amirul Muchtar, SE, dan bapak Yudi Trikarya selaku Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan dihadiri oleh Bapak Erdiansyah selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin bersama jajaranya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Edy Heriyanto menjelaskan tujuan digelarnya Rapat hari ini antara Komisi I DPRD dengan mitra kerjanya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk menindaklanjuti rapat kemarin 2019, agar Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi izin-izin perusahaan yang bertentangan dan dapat merugikan hak-hak masyarakat yang ada di sekitar area perusahan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

“ya, kita mengadakan rapat dengan mitra kerja dari DPMPTSP untuk menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, sebagai pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah Musi Banyuasin, untuk mengetahui perusahaan mana saja yang sudah mendapatkan izin perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin”, ungkapnya.

Lanjut, "Rapat dibahas untuk mengetahui izin-izin perusahaan yang ada di Kabupuaten Musi Banyuasin dan ingin mengetahui kewenangan izin yang ada di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, maka diharapkan dengan data tersebut supaya kita mengetahui tugas dan fungsi serta mengetahui kendala-kendala yang ada"katanya.

Kepala DPMPTSP, Bapak Erdiansyah menjelaskan bahwasannya pihak mereka telah mengadakan fungsi dan pengawasan, saat ini pemberian izin Perusahaan ada di daerah dan ada di pusat, 

"Kita hanya memfaslitasi permohonan izin, izin bersifat online, melalui OSS yang menerbitkan pemerintah pusat," ungkapan

Berdasarkan data yang ada masih banyak perusahaan yang belum melakukan izin usaha di DPMPTSP, maka ada 4 (empat) tindakan yang efektif dalam menyelesaikan soal perizinan perusahaan, Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung dan mendorongnya, selama ini perizinan usaha kembali kepada kantor perizinan masing-masing seperti usaha perdagangan izinnya ke dinas perdanganan dan lain sebagainya maka setiap perizinan saat ini harus didorong untuk didelegasikan ke DPMPTSP.

DPMPTSP setelah memberikan perizinanan harus adanya usaha peningkatan monitoring terhadap perusahaan terkait, Perusahaan harus menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) bagi yang belum menyampaikan LKPM agar diberi teguran dan apabila sebanyak 3 kali berturut-turut tidak diindahkan akan diberikan sanksi yaitu memcabut izin Pelaku Usaha/Perusahaan.

Adanya usaha mendorong DPMPTSP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berkordinasi dengan DPDMPTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi izin perusahaan di Hutan Kawasan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berharap kedepan adanya keterbukaan antara Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Mitra Kerja DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat mengeluarkan Kebijakan yang baik demi tertatanya izin perusahaan yang di Kabupaten Musi Banyuasin.